WACANA PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRI MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM

  • Zulham Wahyudani

Abstract

There are some different opinions about the discourse of Nikah Siri criminalization that due to Nikah Siri is official and valid under Islamic jurisprudence. However, it is seen as unregistered marriage under Indonesia governmental law and has caused many problems for people who are engaged with it. This research aims to find out the fundamental problems and the perspectives of religious law towards criminalization of the perpetrators Nikah Siri. In order to answer the problems, the researcher collects the literature reviews based on primary and secondary data. Both data is analyzed by descriptive method. According to the results, the government can criminalize the perpetrators of Nikah Siri by jarimah ta’zir. It is done to prevent the practice that will impact for other people. This prevention is called by saddudz az-zari’ah.


Abstrak: Wacana pemidanaan pelaku nikah siri terdapat perbedaan pendapat karena Nikah siri sah dan halal secara hukum Islam, akan tetapi nikah siri menurut UU perkawinan di Indonesia adalah illegal dan banyak menimbulkan masalah dan kemudharatan bagi pelaku nikah siri. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban dari persoalan pokok, pandangan hukum Islam terhadap wacana pemidanaan pelaku nikah siri. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan kajian kepustakaan dengan data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut dianalisis dengan mengunakan metode deskriptif. Berdasarkan kajian yang dilakukan, ditemukan pemerintah dapat memidanakan pelaku nikah siri dengan jarimah ta’zir. Dengan pertimbangan memidanakan pelaku nikah siri untuk mencegah terjadinya perbuatan yang merugikan orang lain. Upaya pencegahan tersebut disebut saddudz az-zari’ah

Published
2017-07-24
How to Cite
WAHYUDANI, Zulham. WACANA PEMIDANAAN PELAKU NIKAH SIRI MENURUT KAJIAN HUKUM ISLAM. deliberatif, [S.l.], v. 1, n. 1, p. 107-128, july 2017. ISSN 2549-0583. Available at: <http://ojs.uscnd.ac.id/index.php/deliberatif/article/view/12>. Date accessed: 19 sep. 2018.